PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur (UID Jatim) mengusung program Light for All 2024 yang menargetkan 100 persen elektrifikasi di Jawa Timur. Oleh sebab itu, PLN pun bekerja keras mengalirkan listrik ke seluruh Pelosok Jawa Timur termasuk di 31 pulau wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) sepanjang 2023.

General Manager PLN UID Jatim Lasiran menjelaskan, PLN ingin menjadikan tenaga listrik sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tahun lalu, melalui program listrik desa, PLN telah mengaliri 200 desa dengan jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 114,18 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 330,68 kms.

Di tahun ini, PLN akan memfokuskan elektrifikasi di wilayah 3T khususnya kepulauan di Sumenep dan Bawean.

“Pascapandemi, PLN terus menggiatkan elektrifikasi di wilayah 3T termasuk pulau-pulau di Sumenep dari 48 pulau berpenghuni sudah 15 pulau yang terlistriki PLN. Sementara, pada tahun 2023 ini akan dioperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di 16 lokasi kepulauan dengan total kapasitas 975 kWp dengan potensi 8.434 pelanggan,” terang Lasiran dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/2/2023).

Upaya melistriki ini tidak terlepas dari berbagai kendala seperti kondisi medan yang sulit dan berbukit-bukit, gelombang tinggi dan sebagainya. Hanya saja, dengan sinergi dan koordinasi bersama pemangku kepentingan, PLN berharap mampu menuntaskan program Jawa Timur Light for All 2024 yang menargetkan 100 persen elektrifikasi pada tahun 2024.

Mendorong Perekonomian

Lasiran melanjutkan, upaya akselerasi yang ditempuh merupakan bentuk dukungan dan kesediaan PLN menuntaskan mandat pembangunan infrastruktur kelistrikan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Sehingga misi PLN untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, mendorong perekonomian dapat terwujud bagi seluruh masyarakat Jawa Timur khususnya di wilayah 3T dan kepulauan,” ujar Lasiran.

Hal ini sejalan dengan harapan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang mengungkapkan pentingnya kolaborasi dan sinergi bersama untuk menyukseskan program tersebut.

Rasio elektrifikasi Jatim sendiri sudah mencapai 99,39 persen. Namun secara agregat sebenarnya sudah mencapai 100 persen. Sebetulnya Light for All 2023 sangat mungkin bisa dijangkau, tapi untuk kepulauan-kepulauan ini yang masih harus kita sisir ulang.

“Insya Allah dengan komitmen dan tekad kita bersama, Light for All 2024 bisa kita wujudkan,” ujar Khofifah.

Tarif Listrik Orang Kaya Tak Naik hingga Maret 2023

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penyesuaian tarif listrik nonsubsidi di kuartal I atau hingga Maret 2023. Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya hingga saat ini tengah melakukan kajian terhadap tarif adjusment di kuartal selanjutnya.

“Pak Menteri ESDM juga berkomunikasi dengan Presiden (Jokowi) sudah 2 bulan (tarif adjustment) ini tidak berlakukan. Kita melakukan kajian untuk triwulan yang kedua 1 April. Kita sudah perhitungkan,” ujar Dadan dalam konferensi pers, di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Selasa (31/1).

Perlu diketahui, penyesuaian tarif listrik nonsubsidi biasanya dilakukan setiap kuartal. Tetapi hal itu juga dipengaruhi oleh empat faktor, diantaranya nilai tukar, harga minyak, inflasi dan batu bara. Oleh karena itu pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian setiap akan melakukan penyesuaian tarif listrik non subsidi.

Dadan menjelaskan, bahwa saat ini sedang menyaring data masyarakat mana saja yang berhak mendapatkan subsidi listrik. “Kami sedang pilah-pilah profil konsumen. Ada yang memakai 450 VA tapi punya mobil, misal kami ada data 9 juta data dengan foto kita pilah-pilah mencari cara yang paling pas,” terang dia.

Sebagai informasi, PT PLN (Persero) siap menjalankan keputusan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik pada periode triwulan pertama tahun 2023.

Sumber : liputan6.com

Kami perusahaan bergerak di bidang Jasa Service Genset, Sewa Genset, Sewa Loadbank untuk kebutuhan bisa hubungi kami :

www.tukanggenset.com

Jl. Cipinang Muara 2 No. 16 Klender, Duren Sawit,
Jakarta Timur, DKI Jakarta 13470
Phone : +62-21-8661 6365, Handphone : +62 812 1382 5616
Email : faisalgenset.hnb@gmail.com

Pemberlakuan regulasi terkait Sertifikasi Laik Operasi (SLO) generator set (genset) sesuai dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan semua instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki SLO.

“Ketetapan tersebut hanya diberlakukan untuk instalasi yang baru, yaitu untuk instalasi yang akan dipakai harus dapat sertifikasi laik operasi dari pihak independen yang bersertifikasi. Hal ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 62 tahun 2012,” kata Menteri ESDM Sudirman Said

Penerapan regulasi tersebut dimaksudkan untuk keselamatan seper ti diatur dalam Undang-undang Ketenagalistrikan, terutama untuk mencegah terjadinya kebakaran dan kecelakaan karena tersengat listrik.

Mengenai biaya Sertifikasi Laik Operasi (SLO) mengacu PerMen ESDM Nomor 8 Tahun 2016

Untuk instalasi listrik sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2016. Misalnya, untuk genset dengan daya listrik 450 Volt Amper (VA) akan dipungut biayanya Rp 60.000, daya listrik 900 VA sebesar Rp 70.000, daya listrik 1.300 VA sebesar Rp 85.000, dan daya listrik 2.200 VA sebesar Rp 95.000.

Selanjutnya, daya listrik 3.500- 7.700 VA berbiaya Rp 30 per VA, daya listrik 10.600-2.3000 VA berbiaya Rp 25/VA, daya listrik 33.000- 66.000 VA berbiaya Rp 20/VA, dan daya listrik 82.500-197.000 VA berbiaya Rp 15/VA.

Sertifikasi Genset Mengacu UU Ketenagalistrikan

UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan :

1. Kapasitas sampai dengan 25 KVA berupa laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
2. Kapasitas 25-200 KVA harus mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Dinas ESDM dengan masa berlaku sampai genset tersebut rusak.
3. Kapasitas di atas 200 KVA harus memiliki izin operasi dari Dinas ESDM dengan masa berlaku 5 tahun.